Kolaka Utara, 2 Januari 2024 – Dugaan keterlibatan SPBU Pitulua dengan mafia solar kembali terungkap setelah kontributor Infokolut.com memergoki aktivitas mencurigakan dalam pengisian stasiun tersebut. Pada tanggal 2 Januari 2024, terlihat dua operator SPBU dengan sengaja meng-Scancode barcode milik sejumlah oknum penampung BBM bersubsidi jenis Bio Solar. Tak hanya itu, mereka juga Terlihat mengisi Solar ke dalam mobil yang penuh dengan jeriken, meskipun hal ini jelas-jelas melanggar aturan yang berlaku.
Pengamatan kontributor di lokasi menunjukkan bahwa bukan hanya satu kendaraan yang mengangkut jeriken, melainkan beberapa mobil sekaligus. Saat ditanya oleh kontributor Mana Pengawas, salah satu operator SPBU berdalih dengan jawaban tak jelas: "Tidak ada lagi ke Makassar."
Lebih mengejutkannya lagi, aktivitas ilegal ini diduga telah berlangsung lama dan terus menerus dilakukan tanpa tindakan tegas. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya menikmati subsidi pemerintah justru merasa dirugikan. Solar yang seharusnya tersedia untuk 4-5 hari, kini hanya bertahan beberapa jam karena diserobot oleh para penampung BBM ilegal.
Masyarakat Kolaka Utara merasa geram dengan situasi ini. Mereka menduga bahwa tindakan para operator SPBU tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan pengawas SPBU. Oleh karena itu, masyarakat meminta evaluasi menyeluruh terhadap pengelola SPBU Pituua dan mendesak pihak yang berwenang untuk mengambil langkah tegas.
“Masyarakat seharusnya menjadi prioritas dalam penyaluran subsidi pemerintah. Aktivitas ilegal ini meningkatkan keadilan sosial dan hanya menguntungkan segelintir oknum yang memperkaya diri sendiri,” ujar salah seorang warga.
Masyarakat juga mendesak Kapolres Kolaka Utara dan Polres Lasusua untuk segera turun tangan. Mereka membayangkan adanya pengawasan ketat terhadap SPBU-SPBU nakal di wilayah Kolaka Utara agar subsidi BBM dapat dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Aktivitas ilegal yang terpantau di SPBU Pituua menjadi cerminan lemahnya pengawasan dalam distribusi BBM bersubsidi. Masyarakat meminta pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta lembaga terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan menindak tegas pelanggaran pelanggaran.
Masyarakat berharap kasus ini menjadi perhatian serius agar subsidi pemerintah tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kolaka Utara secara adil.
Social Icons